Dalam rangka mengimplementasikan UU No 6 tahun 2014, Pemerintah Desa Kucur telah melakukan banyak hal. Hal yang paling penting adalah penataan profil desa dan aset desa yang selama ini belum tertata dengan baik. Demikian diucapkan oleh Abdul Karim Selasa, (10/02/2015) di hadapan seluruh perangkat desa pada saat rapat koordinasi finalisasi...

UU Desa menjadi landasan mendasar yang memberikan ruang gerak desa sebagai bagian bentuk pemerintahan yang otonom. Desa diberikan kepercayaan dalam mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Seperti diketahui bersama bahwa sebelum ditetapkan UU Desa ini, desa masih tergantung dengan ADD yang ada di Kabupaten...

Disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6/2014 tentang desa menjadi momentum penting perubahan aras pembangunan di Indonesia. Melalui UU ini, desa mendapatkan pengakuan sekaligus peran yang cukup signifikan dalam proses pembangunan. Tidak semata itu, UU Desa mengembalikan hak asal-usul dan keragaman yang melekat pada desa. Desa bergeser menjadi subyek pembangunan, bukan semata...

Selasa (16/12/14) lalu, Portal Pantau PJTKI telah resmi diluncurkan dengan dihadiri para pegiat buruh migran dari berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Cilacap, Banyuwangi, dan Indramayu, serta beberapa daerah lainnya. Selain pegiat buruh migran, pihak pemerintah yang diwakili oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga...

Program Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan UU Desa dan Penguatan Kapasitas Kelompok Perempuan untuk Pembangunan di Tingkat Desa Pengesahan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyisakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat desa. UU Desa dapat dinilai sebagai sebuah peluang perubahan di tingkat pemerintah desa sebagai unit terkecil...