Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat. Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan gender dan inklusif. Hal tersebut muncul saat diskusi pembahasan modul Sekolah Perempuan, Sabtu...

Yogyakarta- Kader Pembaharu Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menunjukkan peta potensi aset desa pada hari kedua Temu Kader Pembaharu Desa, Selasa (26/5/2015). Menurut Sopiah kader pembaharu Desa Wulungsari, peta potensi ini didasarkan pada hasil pemetaan potensi yang dilakukan pada awal Mei lalu. Kendati masih belum sempurna, peta potensi desa...

Yogyakarta- Dalam Undang-undang Desa, pendataan terhadap aset desa sangatlah penting. Perlindungan aset penting karena aset adalah kekuatan desa untuk mandiri. Farid Hadi, penasihat senior Infest Yogyakarta untuk program desa mengungkapkan, perlindungan aset perlu dilakukan secepatnya. Pasalnya, peluang untuk mendata aset desa saat ini hanya tinggal tujuh bulan karena Undang-undang Desa...

Yogyakarta- Isu desa selalu menarik dan menjadi perhatian di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Beberapa aturan atau regulasi mengenai desa pun dibuat, mulai dari Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1979 dan PP nomor 72 tahun 2005. Masing-masing regulasi tersebut untuk mendorong kemandirian desa. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini desa...

Prinsip umum pengelolaan keuangan desa memuat tiga aspek yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal tersebut disampaikan Roy Salam dari Indonesian Budget Center (IBC) dalam lokakarya penyusunan baseline tata kelola keuangan desa yang diselenggarakan Infest Yogyakarta, Jumat (15/5/2015). Menurut Roy, transparansi menjadi elemen krusial karena menjadi prasyarat adanya partisipasi warga dan...