Desa adalah peluang lain pengawasan penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia (BMI). Dengan wewenang untuk mengelola data kependudukan serta persinggunga langsung desa dan masyarakat, desa dapat menjadi aktor pemantau penempatan BMI. Warta Buruh Migran Edisi Juni ini akan mengupas peran desa dalam perlindungan buruh migran. Edisi ini mengulas kemungkinan tersebut...

Selamat memperingati hari buruh sedunia. Momentum hari buruh sedunia mengingatkan bangsa ini untuk melihat kembali jejak perlindungan negara pada Buruh Migran Indonesia. Peringatan hari buruh sedunia juga menjadi ruang refleksi untuk menata kembali kebijakan pro buruh. Terhitung jutaan warga Indonesia yang menjadi buruh baik di dalam maupun di luar negeri...

Pada terbitan kali ini redaksi akan menyoroti kebijakan ratifikasi konvesi PBB tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, menyebutkan bahwa hak-hak buruh migran dikategorikan menjadi dua, hak asasi untuk buruh migran dan keluarganya secara umum dan hak buruh...

Advokasi pada konteks Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan rangkaian kegiatan dan strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Advokasi bukan semata persoalan penanganan kasus BMI. Sehingga media advokasi para pegiat di isu BMI juga cukup beragam. Pegiat ATKI Madura seperti dalam tulisan Fendi, banyak memanfaatkan keberadaan dan pengaruh tokoh...

Kebijakan BNP2TKI melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.04/KA/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Secara Perseorangan menjadi polemik bagi BMI di beberapa negara penempatan. Kebijakan tersebut berbunyi ”Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perorangan atau rumah tangga tetapi bekerja pada pengguna berbadan hukum.”. Gayung pun bersambut,...