Keterbatasan informasi bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) menjadi salah satu akar caru-marutnya layanan dan perlindungan BMI. Kondisi semacam ini membuat pemerintah dan industri swasta dalam hal ini perusahaan agen (PPTKIS) rentan untuk melakukan pelbagai pelanggaran dari pungutan liar, tindak pemerasan, korupsi, hingga perdagangan manusia. Keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun...
Edisi kali ini Warta Buruh Migran sengaja memilih tema terkait desa buruh migran, dan mencoba mengangkat fenomena migrasi di salah satu desa kantong TKI di Cilacap. Tulisan berikutnya bercerita soal desa kantong buruh migran yang ada di Larantuka, Flores. Terakhir, edisi kali ini mencoba memberi masukan terkait mengapa pengelolaan data...
Perjuangan buruh migran terkait erat dengan peran organisasi buruh migran. Organisasi buruh migran menjadi salah satu ruang adan alat memperjuangan hak-hak kelompok buruh migran Indonesia (BMI). Organisasi BMI di Negara asia pasifik seperti Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, bisa berkembang, mengorganisir, dan memberikan pedidikan pada anggotanya. Sangat berbeda dan kontras...
Pada edisi ini Warta Buruh Migran akan mengkaji kebijakan moratorium pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan pemerintah tersebut sudah tepat ataukah justru memperparah kondisi TKI?. Selengkapnya, baca buletin berikut:
Pada edisi ini redaksi membahas beberapa topik. Kajian tentang asuransi Tenaga Kerja Indonesia, jejak kasus pelanggaran kontrak TKI Arab Saudi yang menimpa Lusi, pengalaman mengakses layanan publik untuk pembuatan KTKLN, dan beberapa hal tentang layanan SMS gateway Pusat Sumber Daya Buruh Migran