Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menempati posisi kedua secara nasional sebagai daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar setelah Indramayu. Berdasarkan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada tahun 2025, tercatat sebanyak 13.745 penempatan warga Lombok Timur yang bekerja di luar negeri. Namun demikian, tingginya angka migrasi ini membawa tantangan serius dalam hal tata kelola dan perlindungan, terutama di tingkat desa sebagai garda terdepan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Juaini Taofik, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyadari posisi strategis Lombok Timur yang konsisten berada di jajaran tiga besar daerah pengirim PMI nasional. Menurutnya, tingginya angka ini mensyaratkan pentingnya tata kelola yang baik. Di satu sisi, pekerja migran Indonesia berkontribusi bagi Pembangunan di daerah. Namun, di sisi lain, potensi risiko masih banyak dihadapi oleh para pekerja migran. Di sisi lain, Juaini mengakui, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi jalan terjal.
“Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan anggaran belanja langsung khusus untuk PMI di Dinas Ketenagakerjaan,” ungkap Juaini Taofik dalam sambutannya saat Pelatihan Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran untuk Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Lombok Timur, 18 Juni 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki perlindungan PMI dari tingkat kabupaten hingga desa. Selain itu, ia menyoroti sulitnya merubah kebiasaan masyarakat yang masih sangat bergantung pada calo atau tekong karena dianggap lebih praktis dibandingkan prosedur resmi.
Tantangan di tingkat desa dipertegas oleh Nunuk Susiningtyas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa seringkali berada dalam posisi dilematis terkait penganggaran perlindungan PMI. Meskipun desa memiliki peran strategis, mereka kerap ragu mengalokasikan anggaran karena belum adanya nomenklatur atau kode rekening khusus dalam regulasi pusat yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk isu migrasi.
“Kami mengusulkan adanya penambahan akun atau pemberian kode rekening khusus di sistem penatausahaan keuangan desa,” ujar Nunuk. Menurutnya, tanpa payung hukum penganggaran yang jelas dari kementerian terkait, inisiatif perlindungan di tingkat desa akan terus dirasakan “nanggung” dan berisiko menimbulkan masalah hukum bagi perangkat desa.
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, H. Soeroto, menyoroti pentingnya validasi data dan peran aktif desa dalam melakukan screening awal terhadap Calon PMI. Berdasarkan data terbaru hingga Mei 2026, jumlah PMI dari Lombok Timur tercatat mencapai 15.643 orang.
Soeroto mengingatkan agar pemerintah desa tidak mudah mengeluarkan surat izin tanpa verifikasi yang ketat. “Desa seharusnya mencatat warganya yang bekerja ke luar negeri dengan teliti dan jangan asal keluarkan surat izin,” tegasnya. Untuk membantu desa, Disnakertrans telah menyebarkan daftar Perusahaan Penempatan (P3MI) yang resmi dan aktif ke seluruh pemerintah desa melalui grup koordinasi guna meminimalisir praktik penipuan.
Persoalan perlindungan ini menjadi fokus utama dalam pelatihan tata kelola migrasi dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan INFEST Yogyakarta bersama IOM Indonesia dan KP2MI. Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan Lombok Timur dapat mengubah paradigma dari sekadar mengejar devisa menjadi perlindungan subjek pekerja yang berdaulat, dimulai dari edukasi dan verifikasi dokumen yang valid di tingkat desa.
[Firman Siddik]