Pada terbitan kali ini redaksi akan menyoroti kebijakan ratifikasi konvesi PBB tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, menyebutkan bahwa hak-hak buruh migran dikategorikan menjadi dua, hak asasi untuk buruh migran dan keluarganya secara umum dan hak buruh...

Advokasi pada konteks Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan rangkaian kegiatan dan strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Advokasi bukan semata persoalan penanganan kasus BMI. Sehingga media advokasi para pegiat di isu BMI juga cukup beragam. Pegiat ATKI Madura seperti dalam tulisan Fendi, banyak memanfaatkan keberadaan dan pengaruh tokoh...

Buku kecil ini diperuntukkan bagi pewarta warga Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) yang secara kolaboratif mengelola portal http://buruhmigran.or.id. Buku ini disusun sebagai panduan pewartaan warga bagi pewarta PSD-BM agar dapat menghasilkan informasi secara tepat dan efektif. Kebutuhan akan penguatan kapasitas pewarta menjadi cikal bakal buku ini. Selamat membaca, selamat...

Kebijakan BNP2TKI melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.04/KA/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Secara Perseorangan menjadi polemik bagi BMI di beberapa negara penempatan. Kebijakan tersebut berbunyi ”Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perorangan atau rumah tangga tetapi bekerja pada pengguna berbadan hukum.”. Gayung pun bersambut,...

Keterbatasan informasi bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) menjadi salah satu akar caru-marutnya layanan dan perlindungan BMI. Kondisi semacam ini membuat pemerintah dan industri swasta dalam hal ini perusahaan agen (PPTKIS) rentan untuk melakukan pelbagai pelanggaran dari pungutan liar, tindak pemerasan, korupsi, hingga perdagangan manusia. Keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun...