Takalar– Rabu, (8/4/2015), bertempat di Kantor Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar digelar diskusi penyusunan regulasi kabupaten untuk implementasi Undang-undang (UU) Desa. Diskusi kali ini digelar untuk memetakan regulasi yang perlu dipersiapkan di tingkat Kabupaten untuk implementasi UU Desa. Menurut Farid Hadi, selaku penasihat senior Infest Yogyakarta untuk program...

Menyambut implementasi Undang-undang Desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendesa ) nomor 1 ahun 2015 tentang Kewenangan Desa kepada tokoh masyarakat. Kepala Desa Kucur, Abdul Karim menekankan pentingnya pemahaman UU Desa dan peraturan turunan lainnya. Sosialisasi yang dilaksanakan Jumat (06/03/2015) itu dihadiri...

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi memberikan kewenangan lebih kepada desa. Kewenangan itu meliputi pengelolaan hak asal-usul, aset dan tata kelola keuangan desa. Tata kelola keuangan di tingkat desa merupakan salah satu aspek vital dalam pengelolaan pemerintahan desa demi kesejahteraan masyarakat. Di samping besaran dana yang diterima lebih...

Undang-undang (UU) Desa menjadi landasan penting yang memberikan ruang gerak bagi desa sebagai pemerintahan yang otonom. Desa diberikan kewenangan dalam mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk kemakmuran masyarakat desa. Sebelum ditetapkanya UU Desa, desa masih tergantung dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kabupaten atau Kota. Sampai hari...

Disahkannya Undang-undang (UU) nomor 6/2014 tentang desa menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia. Melalui UU ini, desa mendapatkan pengakuan dan kehormatan, khususnya tentang hak asal-usul yang bersifat istimewa di tengah-tengah keberagaman Indonesia. Dengan begitu, desa mampu menjadi subjek pembangunan untuk mengembangkan aset dan potensi yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan oleh...