Kebijakan BNP2TKI melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.04/KA/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Secara Perseorangan menjadi polemik bagi BMI di beberapa negara penempatan. Kebijakan tersebut berbunyi ”Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perorangan atau rumah tangga tetapi bekerja pada pengguna berbadan hukum.”. Gayung pun bersambut,...
Keterbatasan informasi bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) menjadi salah satu akar caru-marutnya layanan dan perlindungan BMI. Kondisi semacam ini membuat pemerintah dan industri swasta dalam hal ini perusahaan agen (PPTKIS) rentan untuk melakukan pelbagai pelanggaran dari pungutan liar, tindak pemerasan, korupsi, hingga perdagangan manusia. Keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun...
Perjuangan buruh migran terkait erat dengan peran organisasi buruh migran. Organisasi buruh migran menjadi salah satu ruang adan alat memperjuangan hak-hak kelompok buruh migran Indonesia (BMI). Organisasi BMI di Negara asia pasifik seperti Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, bisa berkembang, mengorganisir, dan memberikan pedidikan pada anggotanya. Sangat berbeda dan kontras...
Pada edisi ini Warta Buruh Migran akan mengkaji kebijakan moratorium pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan pemerintah tersebut sudah tepat ataukah justru memperparah kondisi TKI?. Selengkapnya, baca buletin berikut:
Pada edisi ini redaksi membahas beberapa topik. Kajian tentang asuransi Tenaga Kerja Indonesia, jejak kasus pelanggaran kontrak TKI Arab Saudi yang menimpa Lusi, pengalaman mengakses layanan publik untuk pembuatan KTKLN, dan beberapa hal tentang layanan SMS gateway Pusat Sumber Daya Buruh Migran