Andri Mukti Sasongko, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Banjarnegara mengatakan bahwa penting kader Sekolah Perempuan untuk berkolaborasi dengan pihak kabupaten untuk penanggulangan kemiskinan pada kegiatan Refleksi Sekolah Perempuan Banjarnegara (16 April 2016) di Aula KPMD Banjarnegara. (Foto: Yudi/Infest)
“Dulunya ketika musyawarah desa, perempuan selalu berada di belakang. Tapi sekarang, perempuan selalu duduk paling depan dan sudah siap dengan data dan gagasan yang akan mereka usulkan untuk desa,” ungkap Arif Machbub, Kepala Desa Gumelem Kulon, Banjarnegara, pada kegiatan Refleksi Sekolah Perempuan di Banjarnegara, Sabtu (16/04).
Kegiatan yang diselenggarakan di aula kantor KPMD (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa) Banjarnegara ini mempertemukan kader perempuan dari Desa Gumelem Kulon, Desa Gentansari, dan Desa Jatilawang bersama kepala desa dan perangkatnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh KPMD dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Banjarnegara. Suasana haru terlihat ketika perwakilan kader perempuan dari masing-masing desa mempresentasikan pengalaman yang mereka dapatkan melalui Sekolah Perempuan.
“Kami yang semula tidak tahu apa-apa tentang desa, yang biasanya hanya disibukkan dengan urusan dapur. Sekarang ini bisa membuktikan bahwa kami juga bisa mengambil peran untuk kemajuan desa kami,” tutur Sri Utami, kader perempuan dari Desa Gumelem Kulon.
Bukan hanya sekadar peran, kader-kader perempuan dari tiga desa di Banjarnegara ini bahkan telah melakukan pendataan aset dan potensi desanya. Memetakan tantangan dan peluang, melakukan survei kesejahteraan dengan indikator lokal yang dibuat oleh desa, dan memiliki mimpi besar untuk memajukan desanya.
Kader perempuan di Desa Jatilawang misalnya, data yang mereka buat bisa menjadi acuan pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan di desanya.
“Data dan gagasan yang dibuat oleh kader perempuan di desa kami telah masuk dalam RPJM Desa. Melalui data ini, pemerintah desa jadi bisa menentukan program yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat. Prioritas bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jamkesda kami berikan pada masyarakat yang memang benar-benar miskin sesuai dengan indikator lokal desa,” ungkap Supriyanto, Kepala Desa Jatilawang, menceritakan peran kader perempuan di desanya.
“Sekarang ini bisa membuktikan bahwa kami juga bisa mengambil peran untuk kemajuan desa kami,” Tursiyem, kader Sekolah Perempuan (Foto: Yudi/Infest)
Ungkapan-ungkapan ini hanyalah potret kecil dari sekian banyak pengalaman kader perempuan yang telah mengambil peran di desanya. Kader perempuan tidak hanya mempesona dari penampilannya saja, prestasi yang mereka tunjukan pun telah mempesona Andri Mukti Sasongko, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Banjarnegara.
“Kami sangat mengapresiasi peran para kader perempuan di tiga desa ini. Desa jadi bisa menentukan arah kebijakan yang tepat, dan bisa berkolaborasi dengan kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di desa,” kata Andri Mukti Sasongko.
Sebelumnya, Andri Mukti Sasongko juga menyampaikan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi. Tahun 2015, angka kemiskinan di Banjarnegara hanya turun sekitar 0,96 persen. Karena itu butuh strategi yang lebih baik dan peran berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Apalagi wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah rawan bencana alam.
Imam Purwadi, Kepala KPMD Kabupaten Banjarnegara, berharap kegiatan sekolah perempuan bisa berlanjut di Banjarnegara. Sehingga kader perempuan di Desa Gumelem Kulon, Desa Gentansari dan Desa Jatilawang, bisa menjadi contoh positif bagi desa-desa lainnya.
“Kami berharap kegiatan sekolah perempuan di Banjarnegara bisa terus berlanjut, agar bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Jika desa merasakan kontribusi positif yang diberikan melalui kegiatan ini, desa pun bisa menganggarkannya sendiri untuk kegiatan pendataan dan penggalian gagasan di tingkat desa,” ungkap Imam Purwadi. [Yudi Setiyadi]