Kesan positif langsung terasa, ketika melihat penampilan fisik kantor Desa Tunjungtirto. Terutama di bagian ruang pelayanan yang didominasi warna ungu. Ruangan berukuran sekitar 5×5 meter itu tertata rapi dengan furnitur-furnitur berdesain minimalis. Tidak kaku seperti kebanyakan kantor desa lainnya.
Ruangan yang Para petugasnya juga ramah dan cukup telaten melayani masyarakat. Ini menjadi salah satu ‘praktek baik’ yang sudah dilaksanakan Pemdes Tunjungtirto dalam dua tahun belakangan. Pun demikian, para petugasnya ramah dan telaten melayani masyarakat.
Perubahan besar Pemdes Tunjungtirto dalam hal layanan publik terjadi sejak Hanik Dwi Martya resmi menjabat kepala desa (kades) pada 2013 lalu. “Ketika saya mendapatkan kepercayaan menjadi kades. Memperbaiki pelayanan adalah hal yang harus dilakukan. Tuntutan dari masyarakat itu luar biasa,” kata Hanik.
Dia pun langsung melakukan gebrakan. Demi memenuhi harapan masyarakat, kantor Desa Tunjungtirto membuka pelayanan mulai pukul 08.00 hingga 14.30. Sebelumnya, jam pelayanan tidak pernah tertib.
Bahkan, seringkali ketika ada warga yang butuh, petugas pelayanannya sudah hilang entah kemana. “Kami melakukan perubahan. Setiap hari, harus ada lima orang yang bertugas. Sistemnya bergiliran. Pokoknya, semua perangkat desa kebagian,” tutur alumnus S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Pada mulanya, tidak mudah mengajak perangkat desa untuk lebih tertib dan disiplin. “Awalnya, tentu saja susah. Ada yang bilang saya terlalu disiplin lah,” ujar dia. Mendapatkan pertentangan seperti itu, Hanik tidak lantas mati kutu.
Dia terus berupaya meyakinkan para perangkat desanya. “Saya berusaha menjalin komunikasi. Bagaimana memunculkan kerelaan dan komitmen perangkat desa,” kata dia. Butuh waktu memang. Namun, perlahan, perangkat desa yang jumlahnya 16 orang bisa diajak untuk maju.
Seiring berjalannya waktu, Hanik menerapkan award and punishment kepada perangkat desanya. Untuk kehadiran di kantor misalnya. Pemdes menerapkan denda Rp 10 ribu per hari kepada perangkat desa yang bolos masuk kantor.
Untuk menegakkan aturan tersebut, pemdes sudah menggunakan mesin absensi finger print. “Jadi, setiap akhir bulan ada print out-nya. Siapa yang aktif, dan siapa yang tidak akan kelihatan,” ujar wanita yang sebelumnya menjadi PNS di Puskemas Ardimulyo ini.
Tentu saja, ada award bagi perangkat desa yang aktif dan menunjukkan kinerja bagus. “Kami berikan tunjangan kinerja. Besarannya antara Rp 75 ribu sampai Rp 100 ribu,” ujar istri anggota DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto ini.
Sistem ini terbilang ampuh untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas perangkat desa. “Tapi saya percaya, bukan award and punishment saja yang menjadi alasan. Saya percaya, perangkat desa memang punya komitmen untuk memajukan desanya,” kata dia.
Setelah layanan publik dibenahi, pekerjaan Hanik tidak berhenti sampai disitu. Setahun belakangan, Hanik mulai berani membeber anggaran keuangan desa kepada publik. Pemdes menggunakan papan pengumuman yang dipasang di kantor desa, print out yang disebar ke seluruh RT, hingga internet. “Dari situ, masyarakat bisa melihat, dana itu digunakan untuk apa saja?” kata dia.
Seperti misalnya informasi yang tertera di papan pengumuman. Di situ, desa menginformasikan nominal Dana Desa yang sudah diterima tahun ini sebesar Rp 289 juta, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 473 juta serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 66 juta. Untuk apa saja dana itu digunakan juga dijelaskan dalam lembaran yang terpasang di papan pengumuman tersebut.
Seperti pos belanja pegawai misalnya. Untuk penghasilan tetap kades dan perangkat, desa menganggarkan Rp 194 juta. Kemudian, tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dianggarkan Rp 3 juta.
Ada alasan kuat, mengapa Hanik ingin Pemdes Tunjungtirto transparan dalam anggaran.”Alasannya, uang itu amanah. Itu untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat,” kata dia.
Tapi sekali lagi, selalu ada pertentangan ketika desa membeber anggarannya. “Di awal, ada warga yang komplain ketika mengetahui alokasi anggaran desa. Dia bilang ‘kok kelompok A dapat dana lebih besar’?” kata dia.
Mendapatkan komplain seperti itu, Hanik berusaha tetap tenang dan memberikan jawaban sebaik-baiknya. “Kami katakan, desa itu anggarannya terbatas. Tentu saja, itu membuat kami harus mengambil prioritas. Alokasi anggaran itu berdasarkan kebutuhan di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kelompok-kelompok,” jelasnya.
Nah, dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2016 sudah dilakukan oleh Desa Tunjungtirto. Salah satunya dengan menggelar musyawarah desa (musdes). “Musdes diikuti 300 orang. Melibatkan perwakilan RT/RW, kelompok perempuan, kelompok agama,” kata dia.
Bahkan, kelompok seni yang di banyak tempat sering dipinggirkan, juga ikut dilibatkan. “Pelaku seni juga butuh perhatian. Di sini ada beberapa kelompok seni. Mulai dari terbang jidor, sampai kuda lumping. Kami mengalokasikan anggaran untuk seni. Di antaranya untuk pembinaan dan bantuan alat,” kata dia.
Terkait keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, Hanik menyebut musdes sedikitnya diikuti oleh 30 perempuan. Mereka yang terlibat tidak hanya perempuan yang masuk lingkaran elit Desa Tunjungtirto. “Ada banyak kelompok perempuan yang kami libatkan. Perwakilan dari dasawisma, PKK RT/RW, sampai ke majelis taklim,” kata ibu dua anak ini.
Pemdes juga mencoba menampung aspirasi warga lewat cara lain. Yakni memanfaatkan grup Whatsapp yang diberi nama Tunjungtirto Hebat. “Memang, grup hanya mampu menampung paling banyak 100 orang,” kata dia.
Angka itu jelas terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah total warga Desa Tunjungtirto. Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Malang ini didiami oleh 10.208 jiwa. Dimana 5118 di antaranya adalah laki-laki, dan 5.090 adalah perempuan.
Tapi paling tidak, di dalam grup WA itu, diisi orang-orang yang mewakili berbagai macam kelompok. kata dia. “Ada ketua RT/RW, perwakilan lembaga, dan masyarakat,” kata dia. Selain lewat grup WA, Hanik juga aktif di jejaring sosial seperti facebook.
Lewat jejaring sosial, Hanik seringkali menampung curhatan warganya. “Ada warga yang kesulitan mencari pekerjaan. Padahal, dia melamar di perusahaan yang ada di desa kami,” kata dia. Memang, sebanyak 30 perusahaan di Desa Tunjungtirto memprioritaskan warga asli untuk menjadi karyawan atau pekerjanya. “Tapi bagaimanapun, harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga,” ujar dia.
Dengan penggunaan berbagai media untuk menampung aspirasi itu, pemdes bisa membuat berbagai inovasi. Salah satu yang sudah berjalan adalah pasar pagi yang digelar di halaman gerbang Kampus 2 ITN (Institut Teknologi Nasional), setiap hari Minggu. “Pasar pagi dikelola oleh paguyuban pedagang. Kami dari pemdes hanya menganggarkan pengadaan 50 payung untuk pedagang. Tidak ada retribusi. Tapi akan kami lihat setelah setahun berjalan,” kata dia.
Keberhasilan pasar minggu yang berada di bagian selatan Desa Tunjungtirto, rupanya membuat warga yang tinggal di wilayah utara merasa ‘iri’. “Karena itu, kami juga berencana membuka pasar pagi di lapangan desa untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di kawasan utara,” ujar dia.
Tak berhenti sampai di situ, pemdes juga tengah membangun pusat ekonomi rakyat atau yang disingkat Sareko. “Akhir Desember ini kami launching,” kata dia. Sareko berada di jalur utama yang menghubungkan Karangploso dengan Singosari. “Konsepnya seperti bank desa. Saya satukan kelompok kecil non koperasi. Nanti juga menjadi tempat untuk menjual pupuk, kafe,” kata dia.
Pasar pagi, hingga Sareko menjadi upaya pemdes untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Tunjungtirto. “Rencana kami, setahun ke depan ini memang fokus di perkonomian. Desa kami itu daerah industri, tapi PHK (pemutusan hubungan kerja) juga banyak,” kata dia. Dia ingin, warga bisa hidup dengan berwirausaha.
Kemudian, desa juga berencana untuk membenahi rumah-rumah warga yang tidak layak. Tahun ini, ada empat rumah yang dibenahi. Sementara tahun depan, jumlahnya bakal meningkat menjadi enam unit. “Sebenarnya, untuk bedah rumah, desa hanya memberikan Rp 7 juta per unit. Sifatnya hanya stimulan saja. Yang lebih banyak berperan itu masyarakat,” jelasnya.
Dia bersyukur, meski Desa Tunjungtirto sudah masuk kategori suburban, tapi masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi desa. “Swadaya masyarakat masih terjaga di sini. Tapi kami masih perlu terus mengasahnya,” kata dia.
Berkat keberhasilannya menerapkan transparansi keuangan plus inovasi dalam hal layanan publik yang sudah dilakukan, Desa Tunjungtirto menjadi jujugan pemdes dari luar jawa. “Yang sudah pernah ke sini di antaranya pemdes dari daerah Konawe, hingga Mongondow,” ujar ibu dari Dian Shella dan Afrizal Fahrul ini.
Terkait transparansi keuangan, Desa Tunjungtirto banyak terbantu oleh pendampingan yang dilakukan oleh Infest. Desa ini pada mulanya masuk nominasi untuk mendapatkan pendampingan. “Awalnya ada enam desa. Tapi kemudian, hanya dua yang siap untuk menerapkan transparansi keuangan. Yakni Desa Tunjungtirto dan Desa Kucur (Kecamatan Dau),” kata pendamping Infest, Edy Purwanto.
Harus diakui, tidak mudah mencari desa yang mau diajak untuk menerapkan transparansi dalam anggaran keuangannya. Bagi sebagian besar pemdes, masalah keuangan masih dianggap tabu. Transparansi dianggap akan menimbulkan masalah baru.
Di awal, butuh kerja keras untuk meyakinkan Pemdes Tunjungtirto agar mau membuka anggarannya untuk publik. “Pada mulanya mereka khawatir kalau anggaran itu dibuka, bakal ada yang komplain. Saya katakan, komplain itu paling hanya satu bulan. Setelah itu, warga akan terbiasa,” ujar dia. Akhirnya, Desa Tunjungtirto mulai mendapatkan pendampingan sejak April 2015.
Selama pendampingan dilakukan, pemdes memang menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar. Setiap minggunya ada kelas khusus yang membahas Undang-Undang (UU) Desa. “Pelatihan yang kami lakukan, tujuannya agar pemdes paham logika anggaran, bagaimana pertanggungjawabannya,” kata dia.
Selain itu, Infest juga ikut membantu membuat Desa Tunjungtirto membuat website. Saat ini, website yang beralamat di tunjungtirto.desa.id masih dalam proses pembuatan. “Nantinya website akan menampilkan informasi apapun tentang desa. Termasuk yang berhubungan dengan anggaran,” kata Edy.
Masih belum dipastikan sampai kapan pendampingan itu akan dilakukan. Tapi yang jelas, harapannya, Desa Tunjungtirto, setelah berhasil menerapkan transparansi keuangan, bisa menularkannya pada desa yang lain. “Target kami, Desa Tunjungtirto nantinya akan presentasi di depan SKPD, dan perangkat desa dari daerah lainnya. Harapannya, praktek baik yang dilakukan Desa Tunjungtirto bisa direplikasi di 376 desa lain di Kabupaten Malang,” kata di. (Indra Mufarendra)
Sumber: radarmalang.co.id