Sebagai upaya menggairahkan kembali diskusi demokrasi di tengah kondisi bangsa yang carut-marut, Infest berkerjasama dengan organisasi pemuda ANSOR mengadakan Seminar dengan tema “Demokrasi dan Politik Kewarganegaraan” 26 Juni 2010 di Hotel Matahari Jalan Parangtritis Jogjakarta.
Pada kesempatan ini Infest mengundang berbagai organisasi kemasyarakatan, LSM, aktivis pemuda dan organisasi mahasiswa daerah untuk menjadi peserta seminar. Pada Seminar ini hadir sebagai pembicara, AA GN Ari Dwipayana (dosen Fisipol UGM), A Malik Haramain (Anggota Komisi II DPR RI), M. Si, Bagus Sarwono (LOD DIY).
Di sesi pertama AA GN Ari Dwipayana memulai perbincangan seputar akar demokrasi Indonesia, disampaikan upaya luarbiasa dari pendiri bangsa Indonesia lewat kritik idiologis dan pemaknaan ulang atas demokrasi barat. “Persoalan Demokrasi yang diterima dalam kerangka kerakyatan, menjadi semangat jaman yang hadir di pelbagai gelombang dunia. Ibarat air bah, Penerimaan terhadap faham demokrasi harus diikuti juga melalui kritik ideologis, inilah upaya luarbiasa yang juga dilakukan pendiri bangsa ini” tutur AA GN Ari Dwipayana. Menerima faham demokrasi yang dibayangkan bukan hanya menjadi ekspresi kebebasan, namun harus menjadi modal kerakyatan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Sehingga kesenjangan yang terjadi tidak terlalu lebar.
Maka demokrasi yang dibangun oleh pendiri bangsa adalah sejauhmana demokrasi berdampak pada kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ada pengamatan menarik yang dilakukan AA GN Ari Dwipayana, demokrasi Indonesia saat ini masih terlalu didasarkan pada pemilihan dan mulai melemahkan prinsip perwakilan. hal ini membuat kebijakan seringkali hanya didasarkan pada voting. Sedangkan prinsip dasar perwakilan sendiri kehilangan subtansi perwakilan dan menjadi sekadar perwalian.
Menambahkan penjelasan AA GN Ari Dwipayana, Anggota Komisi II DPR RI A Malik Haramain, mengatakan salah satu masalah perwakilan kita adalah masalah kopentensi. Bukan rahasia, gedung DPR RI kita saat ini banyak diisi pejabat dengan latar belakang pendidikan sekadarnya (SMP dan SMA) dan pejabat dari kalangan Artis/dunia hiburan. disisi lain pendidikan yang dilakukan oleh partai politik tidak pernah berjalan maksimal.
Sebelum memasuki sesi pertanyaan dari peserta seminar, perwakilan dari Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY (LOD DIY) Bagus Sarwono, menjelaskan banyak hal tentang peran Lembaga Ombudsman Daerah untuk melakukan pengawasan dan mediasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Menjebatani berbagai pengaduan seputar mal administrasi dalam pelayanan publik, dan bagaimana proses pelaporan dilakukan hingga tahap advokasi. Berbagai pertanyaan diajukan peserta pada pembicara dari persoalan sistem tatanegara Indonesia hingga kritik pada pejabat pemerintah.
Seminar ini berakhir pada pukul 13.00 WIB. Diskusi selama tiga jam lebih cukup menjadi bahan refleksi bagi pesarta seminar tentang permasalahan disekitar demokrasi yang terjadi di Indonesia. (fath)